Page 204 - Konstitusionalisme Agraria

tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam undang-undang
tersebut, yaitu HP-3: (i) Diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu
20 tahun dan terus dapat diperpanjang, (ii) Diberikan dengan luas
tertentu, (iii) Dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang
dengan dibebankan hak tanggungan, (iv) Diberikan sertifikat hak.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan
dan penguasaan oleh negara dalam bentuk single ownership dan
close ownership kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan
hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang
diberikan HP-3. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi
menyampaikan bahwa konstruksi hubungan hukum yang seharusnya
adalah dalam bentuk perizinan. Jadi instrument pemerintahan yang
paling tepat menurut Mahkamah Konstitusi adalah pemberian izin,
bukan pemberian hak kepada swasta.
Pergeseran ini sebenarnya punya implikasi luas, sebab masih
ada beberapa undang-undang yang memberikan hak kebendaan
kepada swasta dalam melakukan usaha-usaha di bidang agraria.
Misalkan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam
UUPA. Kemudian ada pula Hak Guna Air, Hak Guna Usaha Air dan
Hak Pakai Air dalam UU Sumber Daya Air. Dengan melihat adanya
kecenderungan pergeseran instrumen pemerintahan tersebut,
maka dapat diprediksi bahwa dikemudian hari segala model hak-
hak kebendaan akan berubah menjadi izin. Pergeseran instrumen
ini menunjukan peranan negara yang semakin bergeser menjadi
regulator dari pada operator. Dalam bidang pertambangan hal ini
nampak ketika Pertamina tidak lagi menjadi kuasa pertambangan
di Indonesia, melainkan dialihkan kepada BP. Migas. Pertamina
didorong hanya menjadi operator, bukan lagi sebagai operator.

Program MP3EI
Sebagai organisasi, pemerintahan memiliki tujuan yang hendak
dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 173