Page 209 - Konstitusionalisme Agraria

4. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan MP3EI,
seperti RUU Pengadaan Tanah, harus dituntaskan secepat
mungkin;
5. Perbaikan dan penyelesaian hambatan di dalam proses tender;

6. KIN mendorong pihak swasta untuk melakukan inovasi-inovasi
baru;
7. Proyek jembatan Selat Sunda dapat menjadi ikon Indonesia;
8. Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi
program MP3EI.
9. Pejabat terkait melakukan sosialisasi MP3EI ke seluruh lapisan
masyarakat.

Arahan Presiden SBY tersebut sejalan dengan amanat yang
dikehendaki oleh dokumen MP3EI. Dalam hal menghilangkan
hambatan pelaksanaan MP3EI telah diidentifikasi sejumlah
peraturan perundang-undangan yang menjadi hambatan mulai
dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksananya yang
lebih rendah. Pada level undang-undang, peraturan yang dianggap
menghambat dapat dilihat dalam tabel berikut:

178 Konstitusionalisme Agraria