Page 212 - Konstitusionalisme Agraria

Daftar nomor satu dalam undang-undang yang menjadi prioritas
sasaran dari MP3EI adalah peraturan di bidang keagrariaan pada level
undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang dan
peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keagrariaan perlu dikaji
untuk memasukan status tanah ulayat sebagai bagian dari komponen
investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat
untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Salah satu
undang-undang yang didesak pengesahannya adalah UU tentang
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang baru disahkan oleh DPR
pada 16 Desember 2011 menjadi UU No. 2 Tahun 2012. Undang-undang
ini melegalisasi “perampasan tanah” rakyat oleh pemerintah atas nama
pembangunan, sebagaimana banyak diterapkan pada masa Orde
Baru. Hal ini menunjukan bahwa cara membangun yang dirancang
dari MP3EI bukanlah menjadikan rakyat, termasuk masyarakat adat
sebagai pelaku ekonomi utama, melainkan sebagai pihak ketiga yang
harus diperhatikan oleh pemerintah dan swasta.
Salah satu program turunan dari MP3EI dilakukan dengan
mencanangkan mega-proyek Merauke Integrated Food and Energy
Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke. MIFEE yang membutuhkan
lahan ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan hektar ini dikenal pula
dalam beberapa literatur terkini studi agraria sebagai perampasan
tanah (land grabbing) yang dilakukan dengan dalih mengatasi krisis
energi dan pangan yang dihadapi dunia (Boras and Franco, 2010).
MIFEE hendak dikembangkan menjadi pusat pertanian pangan
terbesar di Asia dengan investasi Rp 60 triliun yang membutuhkan
1,62 juta hektar lahan. Namun dalam jangka menengah, lahan yang
akan dikembangkan seluas 500.000 hektar. Tahun 2010 pemerintah
berupaya menawarkan 100.000 hektar terlebih dahulu. Pertanian
pangan yang akan dikembangkan tidak terbatas jenisnya, mulai dari
padi hingga kelapa sawit.
Belum proyek itu berjalan efektif, kritik telah banyak
dilayangkan sebab pelaksanaan sejumlah proyek dalam kerangka
MIFEE banyak mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang
terkenda dampak dari keberadaan proyek. Pada hari ini, 25 Juli
2013, sebanyak 27 organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 181