Page 217 - Konstitusionalisme Agraria

Mangkusubroto), Kementerian Pertanian dan Kehutanan (Muslimin
Nasution), Menteri Negara Pangan dan Holtikultura (A.M. Saefudin),
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Hasan
Basri Durin), dan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal
(Panagian Siregar).
Selanjutnya pada masa Presiden Aburahman Wahid dibentuk
Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 s.d 9 Agustus 2001).
Pada kabinet ini terdapat Kementerian Pertanian (Mohamad Prakosa
diganti oleh Bungaran Saragih), Kementerian Pertambangan dan
Energi (Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Purnomo
Yusgiantoro), Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Nur
Mahmudi Ismail diganti oleh Marzuki Usman), Menteri Eksplorasi
Laut (Sarwono Kusumaatmadja diganti oleh Rokhmin Dahuri),
dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Alexander Sonny Keraf).
Sejak masa itu urusan pertanahan diurus oleh Badan Pertanahan
Nasional yang pimpinannya bukan merupakan menteri. Presiden
Abudrahman Wahid diberhentikan ditengah jalan oleh MPR dan
kemudian wakilnya Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi
presiden untuk sisa masa jabatan. Presiden Megawati Soekarnoputri
membentuk Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 s.d 20 Oktober
2004). Pada kabinet ini Kementerian Pertanian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dijabat oleh orang
yang sama, kecuali Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diganti
dengan Nabiel Makarim.
Pengganti Presiden Megawati yaitu Susilo Bambang Yudhoyono
yang memenangi pemilihan umum presiden secara langsung pada
tahun 2004 dan 2009 membentuk Kabinet Indonesia Bersatu I
(22 Oktober 2004 s.d Oktober 2009) kemudian Kabinet Indonesia
Bersatu II (21 Oktober 2009 s.d Oktober 2014). Nomenklatur
kementerian yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam
tidak banyak berubah. Pada kabinet ini terdapat Kementerian
Pertanian (Anton Apriantono diganti oleh Suswono), Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Purnomo Yusgiantoro digantikan
oleh Darwin Zahedy Saleh dan Jero Wacik), Kementerian Kehutanan

186 Konstitusionalisme Agraria