Page 220 - Konstitusionalisme Agraria

sumber daya alam telah melebihi luas provinsi. Kaltim Post, sebuah
koran lokal terbitan Kalimantan Timur memberitakan bahwa dari
sekitar 19,8 juta hektare luas Kalimantan Timur, di dalamnya ada luas
konsesi kehutanan dan pertambangan yang luasnya 21,7 juta hektare
(Kaltim Post, 13/3/2013). Bahkan jumlah terdapat lebih dari 2.400
perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Bahkan kalau
diturunkan levelnya pada kecamatan, sebagai contoh Kecamatan
Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 90 izin usaha
pertambangan. Dengan jumlah dusun sebanyak 21, maka rata-
rata terdapat 5-6 Izin Usaha Pertambangan dalam satu dusun di
Kecamatan Samboja.
Situasi itu semakin menguatkan argumentasi bahwa implikasi
dari kebijakan neoliberal berdampak pada meluasnya konflik dan
perluasan izin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan
kepada pengusaha. Bahkan konflik juga terjadi antara pemerintah
daerah dan pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan sumber
daya alam yang beberapa diantaranya berujung kepada pengujian
undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam yang
diajukan oleh kepala daerah sebagaimana dibahas dalam salah satu
bab di dalam buku ini.

Kesimpulan

Pembaruan hukum pada masa reformasi banyak dipengaruhi oleh
intervensi asing, khususnya International Monetery Fund (IMF)
melalui letter of intents (LoI) yang mempersyaratkan sejumlah
perubahan kebijakan restrukturisasi yang mendorong liberalisasi
dan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan
perekonomian dunia. Pada periode rezim pemerintahan ini dibentuk
sejumlah undang-undang bidang tanah dan sumber daya alam
lainnya. Sebagian besar undang-undang tersebut dihadirkan untuk
memfasilitasi semakin berkembangnya ekstraksi sumber daya alam
melalui skema-skema izin usaha pemanfaatan sumber daya alam.
Dibarengi dengan desentralisasi, eksploitasi sumber daya alam

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 189