Page 225 - Konstitusionalisme Agraria
P. 225

mempergunakan Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan
            hak-hak konstitusionalnya.


            Pembentukan Mahkamah Konstitusi

            Keberadaan Mahkamah Konstitusi seringkali dikaitkan dengan
            kewenangan melakukan penilaian terhadap undang-undang
            yang dibuat oleh parlemen untuk melihat keserasian produk
            parlemen itu terhadap norma-norma yang tercantum di dalam
            konstitusi (Siahaan, 2006). Kewenangan penilaian terhadap
            peraturan perundang-undang tersebut dalam khazanah hukum
            dikenal pula sebagai judicial review. Di Indonesia judicial review
            tehadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
            dan judicial review untuk peraturan di bawah undang-undang
            terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain
            penggunaan istilah judicial review untuk menyebutkan kewenangan
            pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, sering pula
            dipergunakan istilah constitutional review sebab tolak ukur yang
            dipakai untuk menguji undang-undang tersebut adalah konstitusi.
                 Gagasan kewenangan pengujian terhadap undang-undang
            menjadi popular sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat
            menangani perkara Kasus Marbury Vs Madison tahun 1803.
                                                                         38
            Meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permohonan
            Marbury, putusan tersebut menjadi luar biasa karena untuk pertama
            kalinya Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan tafsir
            yang menyatakan bahwa Judiciary Act yang menjadi dasar bagi
            pemohon untuk meminta Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ
            of mandamus’ adalah bertentangan dengan Konstitusi Amerika
            Serikat.  Setelah putusan Marbury vs Madison tersebut, judicial
                    39

                 38 Lebih detail mengenai kasus ini baca Jimly Asshiddiqie, 2012. Sejarah Constitutional
            Review & Gagasan Pembentukan MK, makalah disampaikan pada The Three “E” Lecture
            Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta, Senin, 18 Juni, 2012.
                 39 ‘Writ of  Mandamus’adalah  surat  yang dikeluarkan oleh  pengadilan  yang
            memberikan kedudukan hukum kepada seseorang secara sah  untuk menduduki jabatan
            tertentu. Dalam hal ini, adalah surat yang menjadi dasar bagi William Marbury untuk dapat
            menjalankan kedudukannya sebagai secretary of state setelah diangkat oleh Presiden John
            Adam pada malam hari tanggal 3 Maret 1801 menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden

               194     Konstitusionalisme Agraria
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230