Page 227 - Konstitusionalisme Agraria

Negara yang pertama kali mendirikan Mahkamah Konstitusi
adalah Cekoslowakia pada bulan Februari 1920 yang desain
kelembagaan dan kewenangannya terinspirasi dari tugas yang
dikerjakan oleh Hans Kelsen di Austria. Austria sendiri baru
berhasil mendirikan Mahkamah Konstitusi di negerinya pada
bulan Oktober 1920 (Siahaan 2006:6). Indonesia merupakan negara
yang ke 78 di dunia mendirikan Mahkamah Konstitusi. Pendirian
Mahkamah Konstitusi disetujui dalam amandemen ketiga UUD
1945 pada tahun 2001. Di dalam amandemen tersebut dinyatakan
pula bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi paling lambat pada
tanggal 17 Agustus 2003. Menjelang berakhirnya tenggat waktu yang
diperintahkan oleh konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan
UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24 Tahun 2003), kemudian
pada tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan
mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003. Tanggal
pengesahan UU Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai tonggak hari
lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia
jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat
dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Sehingga
konflik politik-kenegaraan bisa diselesaikan dengan mekanisme
formal yang baku, transparan, akuntabel, secara objektif dan
rasional. Sengketa hukum diselesaikan secara hukum pula
berdasarkan hukum yang tertinggi dalam suatu negara, yaitu
konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut
sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau The Guardian
and The Interpreter of The Constitution.
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal
(to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik
penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah
Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara
Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi (the

196 Konstitusionalisme Agraria