Page 226 - Konstitusionalisme Agraria

review menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia dan menjadi salah
satu kewenangan penting dari lembaga yudisial.
Sebenarnya gagasan untuk memberikan kewenangan kepada
badan peradilan melakukan judicial review juga pernah muncul dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia pada saat perumusan UUD 1945.
Gagasan itu dilontarkan oleh Muhammad Yamin pada persidangan
BPUPK bahwa Balai Agung (sekarang disebut Mahkamah Agung)
perlu diberikan kewenangan untuk “membanding” undang-undang
yang dibuat oleh DPR. Namun gagasan itu ditolak oleh Soepomo
dengan alasan bahwa pada saat itu kita belum punya banyak
ahli hukum yang bisa mengerjakannya (Yamin, 1959:333-6). Baru
kemudian pada masa refomasi kewenangan untuk menguji undang-
undang terhadap UUD diberikan kepada suatu badan peradilan yang
disebut dengan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, gagasan untuk membentuk Mahkamah
Konstitusi sebagai badan peradilan khusus (special tribunal) yang
memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review datang
dari Hans Kelsen. Gagasan tersebut lahir ketika Kelsen diminta
40
untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang
muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Kelsen
juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan
peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi
yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus
yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-
undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan
konstitusi. Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan
sebagai seperangkat norma hukum yang superior yang harus
diperlakukan secara khusus sesuai dengan teori hierarki norma
hukum (stufentheorie) yang dia kembangkan.

John Adam sebelum secara sah digantikan oleh Presiden terpilih, Thomas Jefferson.
40 Hans Kelsen merupakan pakar hukum berkebangsaan Austria yang menjadi
penopang utama mazhab Positivisme Hukum. Pandangannya mengenai hukum yang harus
bebas dari anasir moral telah menjadikannya sebagai salah seorang tokoh hukum yang
pemikirannya banyak diperbincangkan. Buku utama dari pemikiran Kelsen adalah The Pure
Theory of Law yang pertamakali terbit di Eropa pada tahun 1934. Mengenai kehidupan dan
pemikiran Hans Kelsen, baca Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Syafa’at, 2006. Teori
Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 195