Page 231 - Konstitusionalisme Agraria
P. 231

perkara dengan pasal-pasal di dalam konsitusi, melainkan dapat
            juga memberikan narasi konstitusional, menghadirkan prinsip-
            prinsip bahkan memberikan tenggat waktu bagi pemenuhan
            konstitusionalitas norma yang sedang duji.
                 UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa setiap
            putusan Mahkamah Konstitusi diakhiri dengan amar putusan.
            Amar atau diktum putusan itu merupakan keputusan Mahkamah
            Konstitusi terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya. UU
            Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa terdapat tiga jenis amar
            putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan dikabulkan,
            permohonan ditolak, atau permohonan tidak dapat diterima.
            Pertama, permohonan dikabulkan merupakan putusan yang
            menyatakan bahwa permohonan dikabulkan karena permohonannya
            memiliki alasan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal
            permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan
            tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang
            yang bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, permohonan ditolak
            (ontzigd) merupakan putusan yang menyatakan bahwa permohonan
            ditolak karena tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai
            pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan,
            maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Ketiga,
            permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) apabila
            permohonannya tidak memenuhi syarat seperti tidak memenuhi
            kualifikasi sebagai pemohon, perkara yang dimohonkan bukan
            kewenangan Mahkamah Konstitusi atau perkara yang dimohonkan
            itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (nebis in idem).
            Meskipun secara tekstual ada tiga jenis amar putusan Mahkamah
            Konstitusi, di dalam praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi
            lebih beragam sebab ada putusan yang dikabulkan, dikabulkan
            sebagain, ditolak, ditolak dengan syarat konstitusionalitas tertentu
            (conditionally constitutional),  atau tidak dapat diterima.
                                        41

                 41 Istilah conditionally constitutional pertama kali diperkenalkan MK dalam putusan
            perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005  mengenai pengujian UU
            Sumberdaya Air (UU No. 7/2004). Konstitusionalitas Bersyarat (conditionally constitutional)
            dalam  putusan MK  adalah  putusan  yang menyatakan bahwa  suatu ketentuan UU  tidak
            bertentangan dengan  konstitusi  sepanjang  dalam  pelaksanaannya  (baik  oleh  eksekutif,

               200     Konstitusionalisme Agraria
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236