Page 234 - Konstitusionalisme Agraria

Siapa Pengguna Mahkamah Konstitusi
Bila dilihat desain kewenangan Mahkamah Konsitusi, nampak bahwa
lembaga ini didesain untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Dari empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi,
hampir semua pemohonnya adalah partai politik, pejabat atau
lembaga negara. Pemohon untuk pembubaran partai politik adalah
pemerintah. Pemohon untuk sengketa kewenangan lembaga
negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan
berdasarkan UUD 1945. Perkara yang berkaitan dengan pemakzulan
(impeachment) presiden, pemohonnya adalah Dewan Perwakilan
Rakyat. Sedangkan sengketa pemilihan umum, pemohonnya adalah
politisi, kandidat anggota parlemen maupun calon kepala daerah dan
calon presiden. Artinya lembaga ini lebih didesain untuk diakses oleh
elit. Hanya satu dari lima otoritas Mahkamah Konstitusi yang bisa
diakses oleh masyarakat pada umumnya, yaitu pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945.
Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
pemohon bisa berasal dari perorangan warga negara Indonesia,
badan hukum privat maupun badan hukum publik, dan kesatuan
masyarakat hukum adar. Kewenangan dalam menguji undang-
undang terhadap UUD 1945, yang terkadang disebut sebagai judicial
review maupun constitutional review merupakan kewenangan inti
dari Mahkamah Konstitusi. Sejarah banyak Mahkamah Konstitusi
didunia membuktikan bahwa kewenangan untuk melakukan
pengujian undnag-undang yang dihasilkan oleh parlemen atau
lembaga legislatif merupakan kewenangan pokok dari keberadaan
Mahkamah Konstitusi. Dilihat dalam praktiknya, kewenangan
untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan
kewenangan yang paling sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
sebab banyak pemohon yang datang ke hadapan Mahkamah
Konstitusi untuk menguji suatu ketentuan di dalam sebuah undang-
undang karena dipadang telah melanggar hak-hak konstitusionalnya.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 203