Page 237 - Konstitusionalisme Agraria

Kelebihan lain dari Mahkamah Konstitusi adalah putusannya
yang bersifat pertama dan terakhir (final) sehingga tidak ada upaya
hukum banding atau kasasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Sifat putusan yang demikian menjadikan lembaga ini menjadi
powerfull sebab sembilan orang hakim konstitusi dapat membatalkan
sebuah undang-undang yang disahkan oleh 560 orang anggota DPR
yang dipilih melalui pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun
memegang palu legitimasi konstitusi, sehingga suka atau tidak suka,
apa yang diketuk oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bunyi
konstitusi yang dipatuhi oleh semua lembaga dan penyelenggara
negara sebagai wujud dari cita-cita bernegara hukum.
Namun Mahkamah Konstitusi juga memiliki sejumlah
kekurangan. Desain kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih
banyak ditujukan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi
oleh elit politik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dari
lima kewenangan/kewajiban Mahkamah Konstitusi, hanya satu
kewenangan yang dapat diakses oleh orang awam, yakni pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945. Selebihnya menyangkut elit
politik dan penyelenggara negara seperti sengketa pemilu, sengketa
kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan
impeachment presiden. Setelah kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi,
lembaga ini terlalu sibuk mengurusi perkara sengketa pemilukada
yang memiliki batas waktu penanganan paling lama 14 hari sejak
didaftarkan. Sedangkan untuk perkara pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 tidak ada batas waktunya. Akibatnya, banyak
perkara pengujian undang-undang harus menunggu sampai
bertahun-tahun untuk diputus. Misalkan pemohon pekara No. 32/
PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang diajukan oleh Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) membutuhkan waktu dua tahun sejak
pendaftarannya baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi dalam menangani pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 menyelesaikan persoalan norma hukum
yang mengikat banyak orang, bukan mengadili peristiwa konkret yang

206 Konstitusionalisme Agraria