Page 242 - Konstitusionalisme Agraria

seluruhnya maupun dikabulkan sebagian, 10 permohonan ditolak,
enam permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi
legal standing sebagai pemohon, dan satu perkara ditarik kembali
sebelum pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara
itu dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara terdapat
tiga perkara dimana putusanya satu perkara ditolak dan dua perkara
tidak dapat diterima.

Tabel 10. Perkara Konstitusional yang Berkaitan dengan
Permasalahan Tanah dan Sumber Daya Alam
Lainnya (2003-2014) 44

Tidak dapat Ditarik
No Kategori pemohon Dikabulkan Ditolak Jumlah
diterima kembali
1 PUU Kehutanan 3 2 2 1 8
2 PUU Minerba 4 1 0 0 5
3 PUU Migas 2 0 2 0 4
4 PUU 1 1 0 0 2
Ketenagalistrikan
5 SKLN 0 1 2 0 3
6 PUU Lain-lain 44 3 6 2 0 11
Jumlah 13 11 8 1 33

Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat
ditarik “benang merah” mengenai prinsip-prinsip baru dalam
memahami penguasaan negara serta hak-hak warga negara dalam
kaitannya dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Berbagai
putusan ini menampilkan UUD 1945 sebagai konstitusi agraria
Indonesia yang hidup, berkembang dan dinamis ditangan Mahkamah

44 Lain-lainnya meliputi: 1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria; 2. UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian; 3. UU No.
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air; 5. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 6. UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal; 7. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil; 8. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; 9. UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; 10. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan
Pembangunan demi Kepentingan Umum.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 211