Page 244 - Konstitusionalisme Agraria

berkaitan dengan pemisahan (unbundling) dalam pengurusan
ketenagalistrikan oleh negara.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan pengujian formil dan mengabulkan permohonan
pengujian materil untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi
yang dibacakan pada 15 Desember 2004 itu merupakan landmark
decision karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi
menguji konstitusionalitas Pasal 33 UUD 1945 dan untuk pertama
kali pula Mahkamah Konstitusi membatalkan satu undang-undang
secara keseluruhan. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari
putusan pengujian UU Ketenagalistrikan ini.

Lima fungsi penguasaan negara

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menjabarkan
makna ”dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa itu
mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada
pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan
oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan
dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik
di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi
ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang
diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan
tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Dalam pengertian kekuasaan
tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh
rakyat secara kolektif.
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan
(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Secara terperinci, lima fungsi atau bentuk penguasaan negara
itu adalah:

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 213