Page 247 - Konstitusionalisme Agraria

yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan melibatkan
modal swasta nasional/asing dengan sistim kemitraan.

Konstitusionalitas privatisasi

Pada hal tertentu, konsepsi penguasaan negara juga dilakukan dalam
bentuk kepemilikian perdata oleh negara. Kepemilikan perdata oleh
negara diperlukan pula sebagai instrumen untuk mempertahankan
tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam pengelolaan
cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak seperti tenaga listrik. Kepemilikan perdata itu dilakukan oleh
negara melalui pemerintah dalam bentuk kepemilikan saham dalam
badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang. Pada tahapan
itu, negara tidak saja akan berperan sebagai regulator, melainkan
juga operator yang akan menentukan jalannya suatu perusahaan
berdasarkan saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, antara
negara sebagai regulator dan operator tidak dapat didikotomikan
ataupun dialternatifkan dalam konsepsi penguasaan oleh negara.
Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara.
Negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang
melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan
usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai
instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Namun untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan
berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
45
menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah atas
perusahaan yang bergerak pada cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu

45 Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“

216 Konstitusionalisme Agraria