Page 245 - Konstitusionalisme Agraria

1) Pengaturan (regelendaad). Pengaturan dilakukan oleh
pemerintah maupun pemerintah daerah mulai dari pembuatan
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan
peraturan serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan
hukum antara pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap
tanah dan sumber daya alam lainnya.
2) Pengelolaan (beheersdaad). Pengelolaan dilakukan baik secara
langsung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pengelolaan dapat juga
dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham pemerintah pada
badan-badan usaha swasta. Pada BUMN/BUMD, pemerintah
haruslah menjadi pemegang saham mayoritas. Namun
kepemilikan saham pemerintah itu tidaklah harus mayoritas
absolut (50%+1) melainkan boleh mayoritas relatif, yaitu negara
menjadi pemilik saham mayoritas yang tidak harus melebihi
50% saham, asalkan kontrol negara terhadap BUMN/BUMD
masih kuat.
3) Kebijakan (beleid). Pembuatan kebijakan dilakukan
pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan
kebijakan tentang penguasaan, penyediaan, pemanfaatan
tanah dan sumber daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula
dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun perencanaan
-perencanaan dalam menjalankan administrasi pertanahan
dan sumber daya alam lainnya.
4) Pengurusan (bestuursdaad). Pengurusan dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie),
dan konsesi (concessie). Pengurusan dapat dilakukan pula oleh
pemerintah dengan menetapkan hubungan hukum berupa
hak-hak atas tanah kepada individu masyarakat maupun hak
ulayat masyarakat hukum adat.
5) Pengawasan (toezichthoudensdaad). Pengawasan dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi,
melakukan audit, melakukan pengendalian dan melakukan

214 Konstitusionalisme Agraria