Page 241 - Konstitusionalisme Agraria

pengujian undang-undang. Pemohon mengajukan permohonan atas
dasar telah terjadi atau potensial terjadi kerugian konstitusional dari
berlakunya suatu ketentuan di dalam sebuah atau beberapa undang-
undang sekaligus. Kewenangan pengujian undang-undang yang
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dimanfaatkan
oleh banyak pihak untuk mempersoalkan undang-undang di bidang
tanah dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, dalam menjalankan
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar
lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menangani beberapa perkara
yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara terkait dengan
penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Sehingga
dalam hal ini pun Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan
mengenai kewenangan-kewenangan konstitusional lembaga negara
dalam urusan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Bagian ini dimulai dengan ringkasan terhadap tiga puluh tiga
Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemaknaan
terhadap konstitusi agraria Indonesia. Selanjutnya dibahas
pengklasifikasian perkara berdasarkan jenis perkara, objek perkara
dan pihak yang menjadi pemohon sehingga dapat diketahui siapa
sebenarnya yang mempergunakan Mahkamah Konstitusi untuk
memperjuangkan hak konstitusionalnya. Bagian akhir membahas
mengenai bagaimana respons Pemerintah dan DPR terhadap upaya-
upaya koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
putusan-putusannya.

A. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejak tahun 2003 sampai tahun 2014, sudah ada tiga puluh tiga
putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam menguji
undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya dan
menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara (sampai
September 2014). Dilihat dari putusannya, tidak semua permohonan
pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam pengujian undang-undang, dari tiga puluh pengujian undang-
undang tersebut, 13 permohonan dikabulkan baik dikabulkan

210 Konstitusionalisme Agraria