Page 238 - Konstitusionalisme Agraria

menyangkut orang-orang tertentu. Di satu sisi hal ini memberikan
pencerahan bila suatu persoalan konstitusional yang dihadapi oleh
banyak orang bisa ditangani oleh Mahkamah Konstitusi ketika satu
orang tampil ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, satu
orang bisa menjadi pintu masuk bagi persoalan yang dihadapi oleh
banyak orang. Namun di sisi lain, acapkali Mahkamah Konstitusi
tidak menyelesaikan perkara karena tidak mau masuk lebih jauh
pada persoalan yang lebih konkret dan spesifik yang dialami oleh
pihak pemohon. Terkait hal ini, para hakim konstitusi dalam
banyak kesempatan persidangan menyampaikan bahwa Mahkamah
Konstitusi mengadili norma hukum (baca: undang-undang),
bukan mengadili pemberlakuan undang-undang. Sehingga, kalau
pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon,
belum tentu memberikan manfaat bagi individu pemohon sebab
berlaku pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke
depan (prospective), tidak berlaku ke belakang terhadap perkara
yang terjadi sebelum suatu ketentuan undang-undang dibatalkan.
Hal ini terjadi pada kasus Eggi Sudjana yang didakwa melakukan
penghinaan presiden berdasarkan Pasal 134 jo Pasal 136 bis KUHP.
43
Meskipun Eggi kemudian tampil sebagai pemohon menguji Pasal 134,
Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dan dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi (Perkara No. 13-22/PUU-IV/2006), proses hukum di
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menyangkut perkara itu tetap
saja berjalan dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut, persoalan lain dari berperkara di Mahkamah
Konstitusi adalah persoalan eksekusi putusan. Sampai hari ini memang
tidak ada lembaga khusus yang bertugas melakukan eksekusi putusan
Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena pandangan bahwa setiap
putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi langsung memiliki

43 Pasal 134 KUHP berbunyi: “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau
Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.” Sedangkan Pasal 136 bis KUHP Berbunyi:
“Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan
perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan
tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lidsan atau tulisan, namun
dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan
kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.”

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 207