Page 240 - Konstitusionalisme Agraria

B A B VII

PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI MEMBERIKAN
MAKNA BARU MENGENAI

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam undang-undang
a quo justru telah memberikan aturan yang jelas atau adanya
kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam rangka penataan ulang
kepemilikan tanah (landreform) khususnya tanah pertanian
sehingga amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang kemudian
dijabarkan dalam UUPA (khususnya Pasal 7 dan Pasal 17)
terwujudkan dalam UU 56/1960 yang mencerminkan bahwa tanah
dan kepemilikannya adalah berfungsi sosial

Putusan MK Perkara No. 11/PUU-V/2007

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari amandemen
UUD 1945 telah menghadirkan suatu ruang baru dalam menafsirkan
makna konstitusi agraria Indonesia. Lewat kewenangan untuk
menguji undang-undang terhadap UUD, setiap orang bisa tampil
dihadapan Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak
konstitusionalnya. UU Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa
setiap orang, baik individu, kelompok, masyarakat hukum adat,
maupun badan hukum dapat menjadi pemohon dalam perkara