Page 235 - Konstitusionalisme Agraria

Catatan HuMa pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa
42
sejak berdiri tahun 2003 sampai 2010, Mahkamah Konstitusi sebagai
penjaga hak konstitusional warga negara belum banyak dimanfaatkan
rakyat miskin sebagai jalan mencari keadilan. Dengan memeriksa
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sampai tahun 2010, dari
478 putusan baik mengenai sengketa pemilu (PHPU), Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) maupun Pengujian Undang-
Undang (PUU), sebagian besar pemanfaat MK adalah partai politik
(232/48,5%), disusul kelompok elit/melek hukum (205/42,8%) dan
sisanya 6,4% adalah permohonan yang diajukan oleh Publik (rakyat
yang didukung oleh LSM, Lembaga Perguruan Tinggi/Mahasiswa,
Lembaga Keagamaan, Lembaga Tradisional) (HuMa, 2010). Dengan
demikian, pengguna MK sebagai jalur untuk mendapat perlindungan
konstitusi lebih banyak dari kalangan politikus dan elit, sebaliknya
rakyat miskin minim sekali menggunakan MK.
Meskipun data secara kuantitatif menunjukan bahwa
Mahkamah Konstitusi lebih banyak dimanfaatkan oleh elit dari pada
orang kecil, namun kiprah Mahkamah Konstitusi sejak terbentuk tidak
bisa dipandang enteng. Dengan kewenangan dapat membatalkan
ketentuan undang-undang yang disahkan oleh 560 orang anggota
DPR, sembilan orang hakim konstitusi memiliki kekuasaan yang
super power. Apalagi keputusan yang dibuatnya tidak dapat diajukan
banding atau kasasi, sebab putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya telah mencoba
memainkan peranan penting untuk mencari titik seimbang antara
kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyat
sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bab berikut buku ini.

Kelebihan dan Keterbatasan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan.
Dikatakan memiliki kelebihan karena Mahkamah Konstitusi dalam

42 HuMa singkatan dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat
dan Ekologis, sebuah Organisasi Non-Pemerintahan yang bekerja untuk mendorong
pembaruan hukum berbasis masyarakat. Website: www.huma.or.id

204 Konstitusionalisme Agraria