Page 229 - Konstitusionalisme Agraria

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Selain kewenangan yang secara limitatif ditentukan di dalam
UUD 1945, Mahkamah Konstitusi pernah memiliki kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah yang
legalitasnya dimulai sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
No. 72-73/PUU-II/2004 yang menempatkan pemilihan kepala
daerah ke dalam rezim pemilu sehingga penyelesaian sengketa
hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kemudian
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 97/PUU-
XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pemilihan kepala
daerah dari rezim pemilu dan mengembalikannya kepada rezim
pemerintahan daerah.

Jenis dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai
pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa
yang dihadapkan kepadanya (Stein dalam Siahaan, 2006:235).
Dengan kata lain, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang
oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri
atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para
pihak (Mertokusumo, 2010:176). Demikian pula dengan putusan
Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh majelis hakim konstitusi
dalam memutus perkara konstitusional yang dihadapkan kepadanya.

198 Konstitusionalisme Agraria