Page 215 - Konstitusionalisme Agraria

hingga program yang hanya memfokuskan pada pengurangan angka
kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif. Dalam kecenderungan
yang demikian, maka kedepan rakyat akan berhadapan langsung
dengan kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang siap ’memanfaatkan’
tanah-tanah atau aset masyarakat untuk aktivitas ekonomi pada
tingkat yang lebih luas. Dalam kurun waktu 2004-2008 saja BPN telah
melakukan legalisasi aset tanah mencapai 4.627.039 sebagaimana
nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Total legalisasi aset tanah di Indonesia 2004-
2008 37

Sebelum
No Kegiatan 2005 2006 2007 2008
2004
1 PRONA 80.361 84.150 394.800 418.766
2 Redistribusi tanah 5.000 4.700 74.900 332.935
3 Konsolidasi tanah 2.200 1.600 6.635 10.100
4 Legalisasi tanah 10.241 13.000 30.000
UKM
5 Legalisasi P4T 43.948 16.943 424.280 594.139
6 Legalisasi 50.000 47.750 26.537 24.970
transmigrasi
7 Ajudikasi/LMPDP 330.000 507.000 645.000 651.000
8 RALAS 21.000 118.000 110.597
9 Redistribusi 6.227 34.000 16.798 39.928
swadaya (PNBP)
10 Konsolidasi 6.705 27.530 23.863 26.688
swadaya (PNBP)
11 Legalisasi swadaya 1.820.939 1.427.303 2.298.367 2.387.916
(PNBP)
733.416 2.366.380 2.279.217 3.879.180 4.627.039

Pemerintah telah menyumbangkan sejumlah skema untuk
melakukan legalisasi asset tanah, baik yang bersumber langsung
dananya dari APBN maupun dari sumber-sumber yang bukan dari

37 BPN RI, 2010. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tahun 2010-2014

184 Konstitusionalisme Agraria