Page 216 - Konstitusionalisme Agraria
P. 216
APBN. Di masa mendatang proses ini akan terus berlanjut dan petani
akan berhadapan dengan proses-proses serta akibat-akibat hukum
dari legalisasi asset tanah tersebut.
Presiden SBY memberikan sertipikat hak milik atas tanah kepada petani
di Cilacap, 21 Oktober 2010
Proses legalisasi tanah ini telah dijalankan secara dramatikal
lewat pemberian sertifikat kepada para petani di Cilacap yang
bertepatan dengan peringatan 50 tahun UUPA pada 21 Oktober
2010. Bahkan pada kesempatan itu, Presiden SBY menitikan air mata
karena terharu tatkala memberikan sertifikat kepada 10 orang petani
yang mewakili 5.041 petani penerima sertifikat tanah pada waktu itu.
Dinamika Kementerian yang berkaitan dengan Pertanahan dan
Sumber Daya Alam
Paska lengsernya Presiden Soeharto telah ada beberapa presiden
pengganti yang menyusun kabinetnya masing-masing. Kabinet
transisi yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998
s.d 26 Oktober 1999) di bawah Presiden B.J. Habibie bekerja dalam
waktu yang singkat. Dalam kaitannya dengan masalah tanah dan
sumber daya alam pada kabinet ini terdapat Kementerian Pertanian
(Soleh Solahudin), Kementerian Pertambangan dan Energi (Kuntoro
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 185
