Page 219 - Konstitusionalisme Agraria

BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52% aset terutama tanah hanya
dikuasai oleh 0,2% orang di Indonesia.
Sementara itu, alokasi tanah untuk usaha raksasa semakin
meluas. Jaringan Advokasi Tambang mencatat 35% daratan
Indonesia telah dialokasikan untuk izin pertambangan dan Sawit
Watch mencatata 9,4 juta hektar telah menjadi lahan perkebunan
sawit. Diperkirakan pada tahun 2020 lahan perkebunan sawit akan
mencapai 20 juta hektar. Institute for Global Justice pada tahun 2010
mengindikasikan bahwa 175 juta Ha wilayah tanah air Indonesia atau
setara dengan 93% luas daratan Indonesia telah diberikan untuk
sejumlah konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan.
Belum lagi kerentanan penduduk di kawasan hutan sebab 70%
daratan Indonesia telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan
hutan dimana ada 33.000 desa berada di dalam dan sekitarnya tanpa
izin resmi pemerintah. Bila menggunakan “kaca mata kuda” yang
secara hitam putih memandang peraturan, maka 33.000 desa yang
setara 45% desa dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia rentan
menghadapi tuntutan hukum sebab UU Kehutanan menyatakan
setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin. Orang
yang menduduki kawasan hutan tanpa izin dapat dikenakan
hukuman penjara.
Data-data itu menunjukan bahwa masalah konflik agraria
kian hari semakin kronis. Tapi ironisnya, pemerintah tidak pernah
bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan. Misalkan
dalam menangani konflik di Mesuji, pemerintah telah membuat Tim
Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tapi setelah tim tersebut selesai
bekerja, tidak ada penyelesaian yang sebenarnya. Bahkan konflik
kembali bergejolak (Kompas, 25/2/2012; 28/5/2012).
Implikasi yang tidak kalah runyamnya yang terjadi pada periode
ini adalah tumpang tindih perizinan dalam pengelolaan sumber
daya alam. Hal dipengaruhi oleh sektoralisasi pengaturan sumber
daya alam ditambah dengan desentralisasi. Sehingga terjadikan
sektoralisasi horizontal dan vertikal dalam pengurusan sumber daya
alam yang menimbulkan tumbang tindih perizinan. Sebagai contoh
untuk wilayah Kalimantan Timur bahkan luas konsesi pemanfaatan

188 Konstitusionalisme Agraria