Page 185 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 185

Lengkap (PTSL) yang mana diperlukan pemetaan paradigma
               civil society yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu; paradigma
               konformisme,   reformisme   dan   tranformisme.   Dalam
               paradigma  konformisme,  civil society  melakukan  pekerjaan
               mereka  didasarkan  pada  bantuan  karitatif,  dan  bekerja  se-
               bagai  organisasi  yang  menyesuaikan  dengan  sistem  dan
               struktur  yang  ada.  Pada  paradigma  ini,  civil  society  dapat
               membangun hubungan dengan pemerintah yang sifatnya kon-
               sultatif.  Selanjutnya  dalam  paradigma reformisme,  semangat
               utama  civil society yang  berpandangan  reformis  yaitu  perlu-
               nya  partisipasi  rakyat  dalam  pembangunan,  bahwa  keter-
               belakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu
               yang salah dengan mentalitas dan nilai-nilai rakyat. Kegiatan
               civil  society  diwujudkan  dalam  upaya-upaya  memotivasi
               rakyat  agar  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Berbeda
               dengan paradigma konformisme dan reformisme, paradigma
               transformatif  terasa  lebih  radikal  karena  melihat  kondisi
               struktural sosial ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan
               negara  sehingga  kegiatan  civil  society  lebih  aktif  menekan
               pemerintah  terkait  kasus–  kasus  penyimpangan  kebijakan.
               Peran  civil  society  dalam  program  percepatan  Pendaftaran
               Tanah Sistematis Lengkap dengan membangun collaboration
               dengan pemerintah yang didasarkan atas paradigma reform-
               isme dirasa lebih efektif, melihat kebutuhan masyarakat saat
               ini  memerlukan  peningkatan  kapasitas,  pemberdayaan  dan
               pembelaan  atas  hak–haknya  untuk  mendapatkan  kepasatian
               kepemilikan atas tanah. Hal ini sengat diperlukan untuk men-
               dukung pencapaian target pesertipikatan tanah dan sekaligus
               membantu  mengatasi  hambatan  eksternal  BPN  di  setiap
               wilayah Kabupaten/Kota.


                154
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190