Page 181 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Data statistik menunjukkan upaya pensertipikatan hak
atas tanah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Dalam
Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 menunjukan
bidang tanah yang telah disertipikatkan tahun 2010-2014
sebanyak 5.006.897 bidang. Secara nasional target tanah yang
tersertipikatkan menunjukan peningkatan. Akan tetapi, perlu
juga kita mengetahui bagaimana realitas yang terjadi dalam
lingkup daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai
bahan evaluasi bersama. Salah satu contoh konkritnya dalam
lingkup wilayah provinsi yakni provinsi Jawa Tengah
(Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017) sebagai salah satu
provinsi terbesar di Indonesia melalui Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga tahun
2017 yang lalu memaparkan bahwa dari 21,5 juta bidang
tanah di Jateng, saat ini baru tersertipikat 9.850.000 bidang
(46%). Sementara sisanya 11.720.000 bidang yang belum ber-
sertipikat (54%).
Masih dalam provinsi yang sama, dalam tataran
wilayah kabupaten/kota yakni Kabupaten Karanganyar hing-
ga tahun 2018 ini masih memiliki terget pensertipikatan hak
atas tanah labih dari 45.000 bidang dan baru tersertipikat
15.000 bidang (30%). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional menginstruksikan percepatan
pendaftaran tanah sebagaimana Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah

150