Page 177 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

PERANAN CIVIL SOCIETY

DALAM PROGRAM PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Moh. Indra Bangsawan

Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya masih
berpijak kepada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria, yang disebut
juga dengan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Ke-
lahiran UUPA tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 33
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang bertujuan untuk menata kembali ketimpangan
struktur agraria yang ada. Negara sebagai organisasi
kekuasaan bangsa memiliki beban amanah terhadap
pengaturan penggunaan tanah semata–mata demi kemakmur-
an seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu
(Erwiningsih 2009). Pengaturan penggunaan tanah tersebut
harus dikembangangkan ke dalam berbagai peraturan
pelaksanaan yang lebih konkrit dan bersifat operasional, salah
satu bukti konkrit pengaturan pelaksanaan yang telah di-
terbitkan yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain perlunya
pengaturan pelaksana, perlu juga kiranya sebuah komitmen
terhadap penjabaran UUPA tersebut tidak boleh lepas dari
arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang ber-

146