Page 180 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

kebijakan pertanahan saat ini yang tidak boleh luput dari
peran civil society untuk mengontrol, mencegah, dan memben-
dung dominasi dan manipulasi pemerintah (Praja 2009).
Reprensentasi pemerintah dalam hal ini Presiden
Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo memberikan harapan
terhadap keberlanjutan kegiatan sertipikat masal secara
PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Mengingat,
penyelesaian permasalahan pembangunan agraria dan juga
permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia
masuk sebagai salah satu program nawa cita yang dikeluarkan
Jokowi – JK saat kampanye pemilihan presiden dan wakil
presiden tahun 2014 yang lalu. Program Nawa Cita yang
dikeluarkan tersebut adalah pendistribusian tanah kepada
masyarakat yang diterjemahkan ke dalam program prioritas
pemerintahan guna mewujudkan kepemilikan tanah seluas 9
(sembilan) juta hektar dan menjadi bagian dari landreform,
Nawa Cita (2014). Aktualisasi nawa cita dalam landreform
tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut.
Pemerintah telah mencanangkan program percepatan
Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap sampai dengan tahun 2025. Awal tahun 2018
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah
Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2018).

149