Page 178 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

orientasi kepada hubungan antara manusia dengan tanah
yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara dan
Negara (Sumardjono 2008). Dalam rangka memberikan
kepastian arah kebijakan politik agraria, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui
Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan
bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya
alam harus berdasarkan prinsip-prinsip kesatuan bangsa,
supremasi hukum, demokrasi, keadilan, menghargai hak-hak
hukum adat, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara
pemerintah dengan rakyat. Pengembangan pengaturan per-
tanahan yang telah ada memiliki tujuan yang jelas dalam
rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dan sebesar – besar kemakmuran rakyat melalui
penguatan hak – hak atas tanah dan akses tanah kepada
masyarakat. Penguatan hak dan akses tanah tersebut dapat
terealisasikan dengan meningkatkan pelayanan di bidang per-
tanahan yang di dukung oleh kebijakan pemerintah.
Pembuatan kebijakan memiliki fungsi penting dari se-
buah pemerintahan. Secara garis besar tahapan dalam pe-
rumusan kebijakan tersebut terdiri atas perumusan masalah
yang dibuat untuk memecah masalah yang ada di dalam
masyarakat, kemudian adanya agenda kebijakan sebagai
inventarisasi masalah publik yang akan masuk ke dalam
agenda kebijakan, selanjutnya pemilihan alternatif kebijakan
untuk memecahkan masalah setelah masalah-masalah publik
telah didefinisikan dengan baik dan masuk dalam agenda ke-
bijakan, terakhir yaitu penetapan kebijakan agar memiliki
kekuatan hukum yang mengikat, Zahriya dan Wardani (2015).

147