Page 179 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 179
Kebijakan dalam pelayanan di bidang pertanahan yang telah
diterbitkan hingga saat ini adalah percepatan pensertipikatan
tanah melalui kegiatan sertipikat massal secara PRONA
(Proyek Operasi Nasional Agraria). Kebijakan ini ditujukan
kepada masyarakat ekonomi lemah agar dapat memiliki
sertipikat hak atas tanah melalui pemberian rangsangan dan
partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau
melaksanakan sertipikat hak atas tanahnya dalam rangka
membantu penyelesaian sengketa – sengketa tanah (kepastian
obyek) yang bersifat strategis dengan biaya lebih murah
dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum
(kepastian subyek) dan kepastian hak atas tanah “recht
kadaster/legal cadaster” (Arifin 2008). Kebijakan pertanahan
tersebut dimanifestasikan melalui pendaftaran hak atas tanah
yang oleh pemerintah dilakukan secara terus-menerus dan
diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Kehadiran aturan tidaklah cukup bagi negara sebagai
organisasi kekuasaan bangsa dalam upaya menciptakan
kontrol sosial, sehingga diperlukan masukan dan dukungan
dari masyarakat melalui upaya-upaya penyaluran aspirasi,
kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat
dan berkumpul yang dijamin penuh oleh undang-undang. Civil
society yang merupakan tatanan sosial atau masyarakat ber-
adab (civilization) dimana didalamnya terdapat asosiasi
warga masyarakat yang bersifat sukarela dan independen
terhadap negara sangat dibutuhkan oleh negara itu sendiri.
Peran aktif civil society akan menentukan keberlanjutan dari
sebuah proses kebijakan, apakah nantinya kebijakan yang
dibuat tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diabdikan
untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya, termasuk
148
