Page 183 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Berdasarkan paparan data statistik di atas, program
pesertipikatan tanah di Kabupaten Karanganyar mengalami
hambatan yang berasal dari internal dan eksternal BPN.
Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia dalam
mendukung pesertipikatan tanah seperti terbatasnya pe-
ngelola data fisik dan yuridis tanah di BPN harus menjadi per-
hatian khusus bagi pemerintah agar dapat menyeimbangkan
tugas pegawai pertanahan dengan capaian target yang di-
rencanakan. Dampak dari keterbatasan SDM tersebut yang
paling dirasakan oleh pegawai pertanahan yakni adanya
penambahan waktu kerja di luar waktu yang telah ditentukan
dari yang biasanya pukul 07.00 – 16.00 ditambahkan pukul
16.00 – 22.00 waktu setempat. Penambahan waktu tersebut
merupakan bersifat relatif karena merupakan inisiatif dari
setiap BPN, tidak heran ketika hari libur atau tanggal merah
para pegawai pertanahan tetap melaksanakan tugas se-
bagaimana mestinya. Kebijakan internal BPN tersebut di-
terbitkan semata – mata untuk mencapai target program pen-
sertipikatan tanah dan bagi daerah yang memiliki luas
wilayah dan medan yang cukup sulit akan memiliki tantangan
tersendiri dalam pencapaian target agar sesuai dengan
rencana awalnya. Hambatan selanjutnya berasal dari ekster-
nal BPN itu sendiri, yakni masih kurangnya kemampuan
masyarakat di Pedesaan untuk memahami Program
pensertipikatan tanah. Disinilah peran civil society sebagai
gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat
aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas,
dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk
mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun
keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini

152