Page 184 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan,
pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Di Kabupaten
Karanganyar sendiri berdasarkan data dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdapat 189
organisasi non pemerintahan yang terbagi atas 78 Lembaga
Swadaya Masyarakat dan 111 Organisasi Masyarakat,
Kesbangpol Kabupaten Karanganyar (2018). Dari data terse-
but dapat kita lihat bahwa secara kuantitatif civil society di
Kabupaten Karangnyar bisa dikatakan cukup banyak. Secara
tidak langsung dilihat dari kuantitas setidaknya men-
cerminkan adanya antusiasme berekspresi yang cukup baik.
Namun, berdasarkan pengamatan dari BPN Karanganyar
sendiri belum tampak adanya kontribusi yang signifikan dari
usaha-usaha yang telah dilakukan oleh civil society untuk
turut serta mencerdaskan masyarakat desa tentang kebijakan
pertanahan, termasuk dalam hal pengajuan pendaftaran tanah
untuk pertama kali. Padahal, pemerintah melalui BPN telah
memainkan peran perencana dan agen pelaksana pem-
bangunan dengan baik, sementara masyarakat hanya sekedar
menginternalisasikan dan berpartisipasi pada tahap
implementasi. Pada tataran implemantasi itulah peran civil
society sangat dibutuhkan untuk membantu mencerdasakan
masyarakat agar dapat memahami program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap dengan baik melalui kegiatan yang
diharapkan dapat diselenggarakan yakni pembinaan, work-
shop, pelayanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
dapat terlaksana tanpa atau bekerjasama (collaboration/
cooperation) dengan pemerintah. Mansour Fakih dalam Praja
(2009) memberikan analisis terhadap peran civil society
dalam program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

153