Page 174 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

sebut juga mendapat pemantauan dari pemerintah desa agar
tidak salah penggunaan dalam pengelolaan lahan yang telah
diberikan. Inilah yang disebut penerapan penanganan
sengketa berdasarkan “The Insurance Principle pada
Landreform”.
Berdasarkan sensus dan pemantauan pertanahan yang
dilakukan oleh perangkat-perangkat desa atau pemerintah
desa tersebut, kemudian dilaporkan kepada pemerintah
kecamatan yang menangani pertanahan. Pihak pertanahan
kecamatan harus siap menangani laporan terkait sengketa
pertanahan dari pemerintah desa yang meliputi kesenjangan
yang terjadi, perencanaan “The Insurance Principle”, dan
segala sesuatu yang terjadi mengenai sengketa tanah di
masyarakat pedesaan. Prinsip ini sangat tepat jika diterapkan
pada desa terpencil sehingga selain mendapat pantauan dan
perhatian dari pemerintah juga dapat meningkatkan per-
ekonomian di desa tepencil tersebut. Dengan demikian, ke-
senjangan ekonomi yang ada dapat berkurang.
Setelah pemerintah pertanahan di kecamatan
menganalisa sengketa dan memvalidasi laporan dari
pemerintah, kemudian laporan disetorkan ke pihak
kabupaten hingga sampai ke tangan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) agar segala perkara dapat diketahui secara
baik tanpa terlewatkan satupun, sehingga pihak BPN dapat
memberi solusi terbaik dan fasilitas terbaik juga apabila dari
laporan kabupaten/kota yang diterima masih ada yang
kurang mengenai “The Insurance Principle pada Landreform”.
Penerapan “The Insurance Principle pada Landreform”
dapat diketahui bahwa hal tersebut dapat mengurangi ke-
senjangan ekonomi masyarakat petani desa yang miskin atau

143