Page 170 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

sejumlah pakar dan aktivis pembaruan agraria bahwa
reforma agraria di Indonesia tidak boleh dijalankan setengah-
setengah. Reforma agraria harus dijadikan dasar bagi pem-
bangunan ekonomi nasional bagi Indonesia baru (Poniman
2005). Reforma Agraria atau Landreform merupakan suatu
upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif,
dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan
kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka
jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis
dan berkeadilan, yang dimulai dengan langkah menata ulang
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan
kekayaan alam lainnya, kemudian dilaksanakannya pula
sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan
produktivitas petani dan perekonomian rakyat (Rodriguez
1978).
Meskipun program SBY telah terlaksana tetapi tujuan
dari Reforma Agraria belum sepenuhnya mencapai tujuan
untuk mengurangi ketimpangan pertanahan pada masyarakat
petani terutama bagi petani miskin. Sering kali ketimpangan
tanah menjadi sengketa bagi para petani khususnya bagi
buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Corak
sengketa tanah yang terjadi di Indonesia ada enam perkara
dan semuanya berhubungan dengan pembangunan. Namun,
ada dua perkara sengketa yang sering terjadi di masyarakat
pedesaan. Pertama, sengketa tanah akibat penggusuran dan
pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan
sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun
kepentingan keamanan. Kedua, sengketa akibat pencabutan
hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional
atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan

139