Page 168 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Menelusuri Akar Penyebab Ketimpangan Tanah dan
Ruang
Sejak reformasi pada tahun 1998, perekonomian dan
politik Indonesia mulai mengalami ketimpangan dan ke-
tidakadilan. Ketidakadilan ini terutama dirasakan oleh
masyarakat petani Indonesia, terutama petani miskin yang
tidak mempunyai tanah atau mempunyai tanah tapi tidak
dapat berfungsi optimal karena lahan pertanian yang dipunyai
sangat kecil, sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria
disebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi yang amat
penting untuk membangun masyarakat yang adil dan
makmur. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus
Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian
sebanyak 26,14 juta. Sebagian para pekerja di sektor per-
tanian hidup dibawah garis kemiskinan (Fatimah 2015).
Salah satu masalah mendasar yang kerap kali dihadapi
Indonesia dalam membangun sistem pertanian adalah
struktur penguasaan tanah yang tidak terkonsolidasi serta
penguasaan rata-rata setiap petani yang sangat kecil dan
timpang. Hal ini sering ditemukan pada masyarakat petani di
daerah pedesaan dimana lahan pertanian semakin menyempit
akibat perluasan pembangunan yang semakin melebar. Se-
makin meningkatnya pemanfaatan lahan pemukiman
penduduk baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan
dapat mengurangi mata pencaharian bagi para petani se-
hingga berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi
(Sumaryanto, dkk, 2002, 1-19). Latief (1996) menjelaskan
bahwa secara umum masalah pertanahan di Indonesia sangat
terkait dengan implikasi dari berbagai faktor, antara lain
konfigurasi daratan dan ketimpangan penduduk, adanya pola

137