Page 163 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

pemerintah dapat menjadi dasar bagi badan layanan umum
khusus tersebut untuk menerima dan mengelola bagi hasil
keuntungan (profit sharing) dari kontrak kerjasama, baik ber-
bentuk Bangun Serah Guna (Built of Transfer) maupun Joint
Venture yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan/atau pemerintah melalui skema perjanjian
Government to Government dan Government to Business. Oleh
karena itu, konsep bank tanah di Indonesia dapat disimpulkan
akan memiliki perbedaan dengan tujuan pembentukannya di
negara eropa yang dibentuk sebagai institusi penyedia tanah
untuk kepentingan bisnis. Sebab terdapat akses kesejahteraan
yang akan diberikan oleh bank tanah kepada masyarakat me-
lalui fungsinya sebagai stabilisator harga untuk mencegah
privatisasi tanah berujung pada kapitalisasi lahan.

Kesimpulan
Bank Tanah merupakan alternatif mekanisme
penyediaan tanah selain yang telah diatur oleh Undang-
undang No. 2 Tahun 2012. Keadaan yang terjadi saat ini
adalah terhambatnya pembangunan akibat dari keterbatasan
lahan dan konflik agraria antara masyarakat dengan
pemerintah. Keberadaan Bank Tanah dapat melaksanakan
amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terkait klausul Hak
Menguasai Negara sebagaimana telah diinterpretasikan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/
PUU-I/2003 yang meliputi pengertian bahwa negara terlibat
secara aktif dalam merumuskan kebijakan (beleid),
melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan
(bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan
melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). Selain itu,

132