Page 160 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

pengertian bahwa negara terlibat secara aktif dalam meru-
muskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan
(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad),
melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan
pengawasan (toezichthoudendaad) sebagaimana hanya di-
tujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Yurista
2016).
Meskipun kontrak kerjasama berbentuk Bangun Serah
Guna (Built of Transfer) dengan melibatkan unsur asing tidak
dapat dihindari dalam iklim bisnis yang mengacu pada
mekanisme pasar terbuka. Namun, pemerintah tetap dapat
membentuk bank tanah yang berorientasi pada prinsip sosial-
isme-Pancasila dengan menempatkan institusi badan layanan
umum khusus tersebut sebagai Limited Exchange Banking dan
Financial Instrument menjaga integritas untuk menolak
kapitalisasi secara terselubung (land bank as developer)
(Mochtar 2013). Proyeksi program pembangunan pemerintah
yang terstruktur dan terencana akan mampu mendukung
kedudukan bank tanah sebagai Limited Exchange Banking.
Sehingga bank tanah tidak akan terdesak dalam mencari atau
melakukan pembebasan tanah untuk mendukung program
pemerintah tersebut. Terlebih dalam kerangka negara ke-
sejahteraan (welfare state) tanah memiliki fungsi sosial yang
tentu menuntut bank tanah untuk melakukan pendekatan
kemasyarakatan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.
Selain itu bank tanah yang akan dibentuk dengan landasan
hukum Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana merupakan
peraturan pelaksana (verordnung) dari UU No. 2 Tahun 2012
juga dapat menjadi stabilisator harga yang sering dimainkan
oleh para makelar tanah. Pada sektor pertanian, bank tanah
sebagai bagian dari Badan Layanan Umum Khusus (BLU-K) di

129