Page 159 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Bank Tanah sebagai Badan Layanan Umum Khusus
(BLU-K) dan Relevansinya terhadap Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Eksistensi bank tanah di Indonesia dengan bentuk
badan layanan umum khusus diharapkan dapat memperkecil
kemungkinan munculnya permasalahan terkait pengadaan
tanah melalui mekanisme exchange land banking sebagaimana
berhasil diterapkan di Belanda sejak tahun 1890 (Huang
2002). Salah satu mekanisme manajemen tanah tersebut
memberikan ruang kepada bank tanah untuk membeli tanah
yang kemudian akan dipertahankan dalam jangka waktu ter-
tentu sebelum diserahkan pemanfaatan dan pengelolaannya
kepada pihak ketiga, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) melalui perjanjian
tertulis dengan masa konsesi yang dinyatakan secara eksplisit
dalam kontrak. Pemerintah dalam arti eksekutif memiliki
kewenangan untuk menyusun rencana program dan kebijak-
an yang terdiri atas Rencana Program Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana
Kegiatan Program (RKP) sebagaimana tertuang dalam UU No.
24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Akan tetapi, kewenangan tersebut menjadi suatu
kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Nasional/
Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja sebelum
melakukan pembangunan dengan dalih bagi ke-pentingan
umum. Pengaturan tersebut merupakan bentuk keselarasan
empiris terkait implementasi penafsiran Mahkamah
Konstitusi terhadap eksistensi nomenklatur Hak Menguasai
Negara dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 melalui
Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang meliputi

128