Page 155 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN

BANK TANAH NASIONAL
(Upaya Penyediaan dan Pengelolaan Tanah
dalam Implementasi Konsep Green Constitution)

Jovi Andrea Bachtiar

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk
republik dengan sistem demokrasi-konstitusionil menempat-
kan Pancasila sebagai jiwa bangsa (grondslag) atau sering
disebut dasar negara (staatsfundamentalnorm) (Kaelan 1996).
Sistem tersebut merupakan titik temu pemikiran terkait
negara hukum Rule of Law dan Rechtstaats, di luar dari konsep
Socialist Legality sebagaimana dahulu lazim diterapkan oleh
negara-negara di bawah rezim komunis (Palguna 2013). Nilai-
nilai luhur yang terdapat dalam kelima sila Pancasila
diekstraksi ke dalam aturan dasar, yakni UUD NRI Tahun
1945. Konstitusi sebagai instrumen hukum tertinggi di suatu
negara tentu menjadi acuan dasar bagi pejabat pemerintah
dalam menerapkan kebijakan dan/atau membentuk per-
aturan perundang-undangan (Hager 2000). Sebab dalam
suatu studi hukum dikenal dua doktrin mengenai ke-rugian,
yaitu Constitutional Damage dan Constitutional Injury. Se-
lanjutnya, terkait konsep kerugian yang pertama Bronwyn
Le-Ann Batchelor dalam tesis berjudul “Constitutional Damag-
es for The Infringement of a Social Assistace Right in South
Africa” menerangkan bahwa Constitutional Damage adalah
bentuk kerugian yang dapat dipulihkan melalui proses pem-
bayaran kompensasi (Bisariyadi 2017). Doktrin tersebut

124