Page 158 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

bentukan bank tanah di Indonesia. Ann L. Strong terkait
definisi bank tanah menyatakan bahwa, “land banking is public
or publicly authorized acquisition of land to be held for future
use to implement public land policies” (Strong 1979). Institusi
sebagai-mana akan dibentuk dengan konsep badan layanan
umum tersebut diperlukan untuk memperkecil kemungkinan
terjadinya konflik yang sering muncul ke permukaan ketika
wacana pembangunan infrastruktur digaungkan oleh
pemerintah. Bank tanah sebagai salah satu alternatif
manajemen pertanahan tidak hanya berfungsi untuk
melakukan penghimpunan atau pencadangan tanah guna
kepentingan proyek pembangunan yang dicanangkan oleh
pemerintah (land keeper and distributor) tetapi juga dapat
menjadi media pengendalian tanah (land purchaser)
(Soemardjono 2008). Fungsi demikian tidak terlepas dari
realita dalam praktik empiris terkait maraknya makelar me-
manfaatkan wacana pembangunan yang secara tidak langsung
dapat menaikkan harga tanah di suatu wilayah. Signifikasi
kenaikan harga dalam praktik jual beli tanah sebagaimana
berkembang ibarat hukum kebiasaan di masyarakat
(customary law) tentu akan berimplikasi pada terhambatnya
pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah akibat dari
penolakan terhadap besaran ganti kerugian yang ditentukan
oleh tim penilai (appraisals team). Kondisi tersebut dapat
ditemukan dalam pembangunan Tol Sumatera dengan rute
Aceh Besar-Sigli. Pada awal bulan September 2018,
masyarakat Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Aceh Besar
meluapkan kekecewaannya terhadap besaran ganti kerugian
tanah senilai 12-40 ribu rupiah per meter kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

127