Page 161 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 161
bawah koordinasi Kementerian Keuangan bersama dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat memberikan
layanan simpan-pinjam kepada para petani yang membutuh-
kan modal untuk mengelola tanahnya. Peraturan Pemerintah
tentang Bank Tanah harus menetapkan kategori dan jenis
tanah secara detail untuk menghindari sengketa antara
masyarakat dengan pemerintah. Apalagi terkait kebijakan
terbuka pemerintah (Open Legal Policy) memberikan ke-
sempatan kepada para petani untuk melakukan simpan-
pinjam, pemerintah harus mengatur secara jelas terkait
mekanisme dan prosedur yang mengacu pada semangat
gotong-royong dalam prinsip sosialisme-Pancasila. Mengingat
kondisi a quo terdapat lebih dari 4.000 hektar tanah bekas
Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang ter-
lantar. Keberadaan badan layanan khusus tersebut tentu
dapat menjadi penyalur tanah untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan
substantif (Substantive Justice) yang berorientasi pada prinsip
persamaan hak dalam hukum (equality before the law).
Gambar 1. Perbandingan Politik Hukum Penerapan Bank
Tanah di Eropa dan Indonesia
Sumber: Dokumen Penulis, 2018
130
