Page 164 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 164
Bank Tanah diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan
dalam realisasi program pembangunan infrastruktur, yaitu
terkait keterbatasan lahan. Bank Tanah dalam praktik empiris
dapat melakukan penghematan terhadap penggunaan APBN
dan APBD serta menjadi katalisator terhadap konflik agraria
yang kerap terjadi dalam pembebasan tanah dan mengurangi
dampak buruk dari praktik spekulasi harga tanah oleh mafia
tanah. Model Kelembagaan Bank Tanah yang tepat adalah ber-
bentuk Badan Layanan Umum Khusus (BLU-K) yang secara
yuridis bekerja dengan berkoordinasi bersama Kementerian
Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
BLU-K Bank Tanah bekerja dengan berorientasi pada prinsip
sosialisme-Pancasila yang menempatkan institusi tersebut
sebagai Limited Exchange Banking dan Financial Instrument
dalam rangka menjaga integritas untuk menolak kapitalisasi
secara terselubung (land bank as developer).
Daftar Pustaka
Ashiddiqie, J 2009, Pengantar Hukum Tata Negara, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Bisariyadi, 2017, Membedah Kerugian Konstitusional, Jurnal
Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, hlm. 31-33.
Hager, BM 2000, The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers,
Mansfield Center for Pacific Affairs, Mansfield.
Harian Merapi, “Harga Tanah Mahal Investor di Kulonprogo
Pilih Mundur,” dilihat pada 2 Oktober 2018, https://
www.harianmerapi.com/news/2018/04/21/13147/
harga-tanah-mahal-investor-di-kulonprogo-pilih-
mundur.
133
