Page 152 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 152
yang dibutuhkan. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang
No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada bab 9 bagian 3 tentang
sistem informasi desa, pasal 86 ayat 2 menyebutkan
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan
sistem informasi desa dan pembangunan kawasan
perdesaan.”
Dalam pasal 86 Undang-undang Desa, disebutkan
bahwa sistem informasi desa berisi data desa, data
pembangunan desa, data kawasan pedesaan serta informasi
lain yang dibutuhkan. Semua data dan informasi itu, dapat
diakses dan dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah desa
dan semua pemangku kepentingan dalam mengambil
keputusan.
Sistem informasi geografi, yang dibutuhkan tim
Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam tugasnya untuk
menganalisis permohonan penerbitan sertifikat hak komunal,
juga terdapat di dalam sistem informasi desa.
Data dan informasi itu akan ada, jikalau pemerintah
daerah betul-betul memenuhi kewajibannya dalam
mengembangkan sistem informasi desa. Apabila tidak,
pemerintah desa bersama warganya dapat secara partisapatif
membuat sistem informasi desa mereka sendiri. Tentunya
dengan pendampingan dan kerja sama.
Data kawasan lahan dan informasi geografi tanah dapat
dikumpulkan warga desa dengan metode pemetaan
partisipatif. Warga desa secara bersama ikut terlibat dalam
proses pengumpulan data dan identitfikasi menggunakan
teknologi untuk memetakan tanah dan daerahnya sendiri.
Sebab warga desa sepenuhnya mengenal wilayah mereka,
maka hanya merekalah yang punya pengetahuan mendalam
121
