Page 149 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

administratif lainnya, pemerintahan Desa Bonto Masunggu
dijalankan oleh seorang kepala desa bersama perangkat desa,
menggunakan sistem pemerintahan negara.
Namun, di desa ini juga terdapat lembaga adat yang
peranannya tidak begitu kuat lagi. Hal itu disebabkan oleh
adanya aturan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang
pemerintahan desa. Aturan yang lahir saat rezim orde baru
berkuasa itu memaksakan penyeragaman bentuk
pemerintahan juga nama wilayah, seluruhnya diawasi oleh
pemerintah pusat. Akibatnya, adat istiadat beserta
lembaganya tidak lagi memiliki pengaruh yang cukup kuat ke
pemerintahan lokal. Tanah komunal ‘Manarak’ hanya diatur
oleh kesepakatan anak keturunan, bukan oleh lembaga adat
ataupun pemerintah desa.
Semetara itu, dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 10 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah,
hanya mengakui hak komunal dari masyarakat hukum adat
dan masyarakat yang hidup di kawasan tertentu.
Masyarakat adat sebagaimana yang disebut dalam
Permen Agraria No 10 tahun 2016, adalah sekelompok orang
yang terikat oleh tatanan hukum adatnya. Dan dalam Permen
Agraria No 9 tahun 2015 menjabarkan lebih spesifik lagi
mengenai masyarakat hukum adat. Pada pasal 3 ayat (1)
persyaratan agar bisa disebut masyarakat hukum adat, yaitu:
a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati
Selain masyarakat hukum adat, subjek hukum lain dari
Permen Agraria No 10 tahun 2016 ialah mayarakat kawasan

118