Page 151 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Kedua, perlu untuk memperluas subjek hukum hak
komunal dalam Permen Agraria No 10 tahun 2016. Sebab
bukan hanya komunitas adat dan masyarakat yang hidup
dalam kawasan tertentu yang memiliki hak komunal atau
sumber daya bersama. Desa, badan usaha desa dan kelompok
petani juga punya hak serupa.
Terobosan hukum seperti penerbitan sertifikat tanah
komunal untuk masyarakat hukum adat dan kawasan tertentu
sudah sangat baik. Namun, terobosan itu masih belum
mencakup seluruh sistem tata kelola tanah yang beragam di
nusantara. Seperti tanah gogolan dan tanah ‘Manarak’. Apabila
hal ini dibiarkan dan tidak segera diberikan payung hukum,
maka patut disayangkan. Selain berpotensi menimbulkan
konflik, pamaksaaan untuk memilih dan mengubahnya jadi
hak milik atau hak pakai, akan mengancam sistem komunal
yang berkeadilan itu.

Pemanfaatan sistem informasi desa
Sistem tata kelola tanah memang beragam. Tiap-tiap
desa punya cara yang berbeda. Tanah ‘Manarak’ di Desa Bonto
Masunggu hanya satu dari sekian banyak sistem lain.
Dibutuhkan peraturan yang subjek hukumnya mencakup
seluruh model sistem tata kelola tanah di tiap daerah.
Untuk mewujudkan hal itu, tentu harus punya
pengetahuan dasar yang menyeluruh darisemua desa di
Indonesia. Tentang bagaimana sistem tata kelola tanah
mereka? Tentang bagaimana mereka membagi tanah? Hal ini
untuk menghindari hadirnya produk hukum yang tidak
mencakup semua model tata kelola tanah.
Pengetahuan dasar dari tiap desa dapat diperoleh
apabila seluruh pemerintah daerah menyediakan informasi

120