Page 171 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

kelestarian lingkungan (Hajati dkk. 2014, 36-48). Meskipun
demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kesenjangan
ekonomi di masyarakat seperti yang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin miskin. Berdasarkan berbagai sengketa
pertanahan yang terjadi, jalur penyelesaian sengketa yang
sering dipilih masyarakat adalah jalur peradilan dimana
penyelesaian sengketa ini tidak efektif dan efisien karena
penyelesaian sengketa di pengadilan berlangsung sangat
lambat dan memakan banyak tenaga dan biaya. Oleh sebab
itu, penyelesaian sengketa tanah harus ditangani secara lebih
akurat.
Adanya perselisihan, sengketa, dan kesenjangan per-
tanahan, maka perlu peninjauan ulang mengenai sistem
Reforma Agraria yang lebih terarah. Hal tersebut dapat dil-
akukan dengan usaha menerapkan “The Insurance Principle
pada Landreform”. Penerapan The Insurance Principle ini
dikelola oleh pihak pemerintahan kelurahan, kecamatan, dan
kabupaten/kota yang berada di bawah naungan Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan pemerintahan di
kelurahan bertujuan agar manjemen Reforma Agraria ter-
struktur sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, melibatkan
kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa memberikan
struktur manajemen kepada perangkatnya dalam melakukan
sensus hak milik tanah, pendaftaran hak milik, perbatasan
kepemilikan tanah, serta alih tangan kepemilikan tanah, dan
juga pajak tanah. Sensus tanah ini dilakukan setiap sebulan
sekali. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pendataan,
misalnya jika ada masyarakat yang pindah dari desa tersebut
dan menjual tanah miliknya, maka surat-surat jual beli dan
pemindahan kekuasaan dapat segera ditangani. Kemudian

140