Page 175 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 175

di  bawah  rata-rata.  Hal  itu  terjadi  karena  mata  pencaharian
               para  petani  lebih  terarah  sehingga  tidak  terombang  ambing
               mencari  pekerjaan  terlebih  hanya  sebagai  buruh  tani  yang
               hasilnya  jauh  di  bawah  rata-rata.  Kepemilikan  lahan  pribadi
               oleh  para  petani  dapat  menghasilkan  nafkah  dari  mata  pen-
               caharian  pribadi.  Reforma  Agraria  tersebut  menghasilkan
               revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh karena
               sektor  pertanian  akan  menjadi  sandaran  hidup  mayoritas
               rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi nasional.
               Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan,
               kesejahteraan, dan keamananan.

               Daftar Pustaka
               Fatimah, 2015, ‘Reforma agraria dalam konteks peningkatan
                     akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di
                     Indonesia”.  Jurnal Ilmu Hukum Samudera Keadilan,  Vol.
                     10, No. 2, Hlm. 191-203.
               Hajati,  S,  Sekarmadji,  A,  &  Winarsi,  S  2015,  ‘Model
                     penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi da-
                     lam  mewujudkan  penyelesaian  yang  efisiensi  dan
                     berkepastian  hukum’,  Jurnal Dinamika Hukum,  Vol.  4,
                     No. 1, Hlm. 36-48.
               Hatta,  M  2005.  Hukum tanah nasional dalam perspektif negara
                     kesatuan,  hukum  tanah  antara  teori  dan  kenyataan
                     berkaitan dengan kesejahteraan dan persatuan bangsa,
                     Media Abadi, Jakarta.
               Latief,  D  1996,  ‘Kebijaksanaan  penataan  ruang  dalam  pem-
                     bangunan  daerah’,  Persaingan  dalam  pemanfaatan
                     sumberdaya lahan dan air. Dampaknya terhadap keber-
                     lanjutan  swasembada  pangan,  dalam Hermanto et al,


                144
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180