Page 173 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Kesejahteraan petani ini dilakukan dengan mem-
berikan tanah dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan tanah milik negara. Selain itu,
pemerintah desa melakukan pencabutan hak tanah milik in-
dustri kecil maupun besar yang termasuk ilegal yang meng-
atasnamakan kelestarian lingkungan karena tidak izin terlebih
dahulu. Kemudian, diterapkan juga peraturan bagi
masyarakat agar tidak melaksanakan pembangunan per-
mukiman atau perluasan rumah di sawah dan sekitarnya
karena dapat mengurangi lahan tanaman. Lebih baik apabila
masyarakat melakukan pembaruan dan pembangunan rumah
dengan dibuat rumah susun, sehingga tidak memakan banyak
lahan. Dengan demikian, lahan yang masih kosong dapat
dikelola dan diolah. Melalui pelaksanaan Landreform atau
yang disebut sebagai Reforma Agraria oleh pemerintah desa,
lahan milik masyarakat menengah ke atas yang luas dan tidak
terurus dapat dibeli atas milik negara lalu lahan tersebut
diberikan kepada para petani miskin dan para petani yang
tidak mempunyai lahan milik pribadi dengan cara pembagian
sama rata dalam satu desa.
Pembagian lahan kepada para petani desa tersebut juga
dilakukan dengan penyerahan hak milik. Sehingga pemerintah
wajib membuatkan sertifikat hak pemilikan tanah yang di-
limpahkan kepada para petani yang berhak mendapatkan
lahan tersebut. Namun, lahan tersebut tidak hanya sekedar
diberikan begitu saja tanpa syarat melainkan lahan tersebut
hanya boleh dikelola untuk bercocok tanam saja atau di-
lakukan untuk berwirausaha. Apabila ada yang melanggar,
maka hak kepemilikan tanah akan dicabut kembali.
Pengolahan lahan sebagai mata pencaharian para petani ter-

142