Page 69 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 69

Setelah ditelusuri, penambangan batubara di Jambi oleh PT
            Bara Adhipratama yang disebut Rully sesungguhnya dilakukan
            oleh PT NTC. Di dalam PT NTC terdapat saham PT Bungo Raya
            Nusantara sebesar 60% dan PT Bara Adhipratama sebesar 40%.
            Gautama Hartarto dan Rianzi Julidar menduduki posisi penting
            di perusahaan ini, yakni sebagai komisaris. Nama-nama lain yang
            duduk sebagai komisaris adalah Ratna Handini, Limas Madya
            Nusantara, dan Iwan Asman Harahap. Posisi komisaris utama
            dijabat oleh I Gusti Made Putera Astaman dan direktur utama
            dijabat Alex F. H. Roemokoy. Sementara itu, Direktur PT NTC
            adalah Edhy Supriyono, Trisas Suryawan Adiwijaya, dan Yudianto.
                 PT NTC mengalami perubahan kepemilikan saham
            pada 2010. Kepemilikan saham PT Bungo Raya Nusantara
            yang sebelumnya 40% turun menjadi 24,8 %. Sedangkan
            kepemilikan saham PT Bara Adhipratama yang awalnya 60%
            naik menjadi 75,2%. Selain perubahan kepemilikan saham,
            juga terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris. Susunan
            direksi menjadi: Thomas Oloan Siregar sebagai direktur utama,
            Edhy Supriyono dan Limas Madya Nusantara sebagai direktur.
            Sedangkan susunan komisaris berubah menjadi: Harris Thahir
            sebagai komisaris utama, Rianzi Julidar sebagai komisaris.
                 Keberadaan PT NTC juga terkait erat dengan Handini
            Resources Limited, perusahaan berbasis di Perth, Australia.
            Handini Resources Limited didirikan pada 9 Agustus 2004 dan
            bergerak di bidang penambangan batubara. Anak perusahaannya
            antara lain China Time International Limited, PT Tabang Mineral
            Ventures, PT Bungo Raya Nusantara, PT Bara Adhipratama, dan
            PT NTC.








               44     Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74