Page 61 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 61
penyebab sengketa batas antar tanah kaum pada suatu
nagari. Hal-hal tersebut, menyulitkan negara untuk hadir
melak-sanakan amanah konstitusi dalam Pendaftaran
Tanah di seluruh Indonesia, maka dari itu dibutuhkan
sebuah konsep yang dapat merangkul tanah milik adat
tanpa dihantui oleh ketakutan akan kehilangan tanahnya
maupun melanggar adat yang telah ada selama ini.
Negara Hadir dalam Nagari Kito
Konsep tanah milik adat yang ada di Sumatera Barat
merupakan tanah komunal atau publik, artinya bukan
hubungan hak milik seseorang dengan tanah tersebut
(Yarsina 2018), dimana terdapat beberapa klasifikasi antara
lain : (a) tanah ulayat kaum, di bawah pengawasan mamak
kepala waris/penghulu; (b) tanah ulayat suku, terpegang
pada penghulu suku; (c) tanah ulayat nagari, di bawah
pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung dalam
kerapatan nagari (Miko 2006, 203 dalam Fatimah dan
Andora 2014).
Selanjutnya setiap Penghulu akan berkumpul dan
bermusyawarah dalam suatu balai adat, maka terbentuklah
sebuah lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN)
(Prasetya 2018). Salah satu tugas KAN adalah mengurus
dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat
sehubungan dengan sako dan pusako yaitu merupakan
harta yang diwariskan dalam adat.
Di dalam tanah ulayat terdapat dua jenis penggunaan
tanah yaitu hutan adat yang merupakan kewenangan
38
