Page 61 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 61

penyebab  sengketa  batas  antar  tanah  kaum  pada  suatu
             nagari.  Hal-hal  tersebut,  menyulitkan  negara  untuk  hadir

             melak-sanakan  amanah  konstitusi  dalam  Pendaftaran
             Tanah  di  seluruh  Indonesia,  maka  dari  itu  dibutuhkan
             sebuah  konsep  yang  dapat  merangkul  tanah  milik  adat
             tanpa  dihantui  oleh  ketakutan  akan  kehilangan  tanahnya
             maupun melanggar adat yang telah ada selama ini.

             Negara Hadir dalam Nagari Kito
                   Konsep tanah milik adat yang ada di Sumatera Barat
             merupakan  tanah  komunal  atau  publik,  artinya  bukan
             hubungan  hak  milik  seseorang  dengan  tanah  tersebut
             (Yarsina 2018), dimana terdapat beberapa klasifikasi antara

             lain : (a) tanah ulayat kaum, di bawah pengawasan mamak
             kepala  waris/penghulu;  (b)  tanah  ulayat  suku,  terpegang
             pada  penghulu  suku;  (c)  tanah  ulayat  nagari,  di  bawah
             pengawasan  penghulu-penghulu  yang  bernaung  dalam
             kerapatan  nagari  (Miko  2006,  203  dalam  Fatimah  dan
             Andora 2014).
                   Selanjutnya  setiap  Penghulu  akan  berkumpul  dan
             bermusyawarah dalam suatu balai adat, maka terbentuklah
             sebuah  lembaga  adat  yaitu  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN)
             (Prasetya  2018).  Salah  satu  tugas  KAN  adalah  mengurus
             dan  mengelola  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  adat
             sehubungan  dengan  sako  dan  pusako  yaitu  merupakan
             harta yang diwariskan dalam adat.

                   Di dalam tanah ulayat terdapat dua jenis penggunaan
             tanah  yaitu  hutan  adat  yang  merupakan  kewenangan

                                       38
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66