Page 60 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 60
menjadi hak privat. Tetapi, keadilan yang diterapkan pada
masyarakat hukum adat di sana sudah merata, dimana
Ninik Mamak tidak akan membiarkan keturunannya tidak
memiliki tanah. Walaupun istilah di atas membuat
penerapan keadilan secara distributif pada masyarakat
hukum adat Sumatera Barat menjadi tidak terpenuhi dan
membuat kerugian bagi orang yang menerima amanat dari
Ninik Mamak untuk mengelola sebagian tanah pada suatu
kaum.
Bagi ninik mamak, apabila tanah ulayat
disertifikatkan maka kedudukan dari Tanah Ulayat
tersebut berubah dari Hak Pusako Tinggi menjadi Hak
Pusako Randah (Yarsina 2018). Selain itu, perubahan
tersebut dapat merugikan anggota kaum, sebab apabila
tanah tersebut didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris
timbul kekhawatiran tanah tersebut nantinya akan
dialihkan, dijual atau digadaikan ke bank (Purwaningsih
dkk. 2017).
Kehadiran UUPA sendiri dianggap oleh masyarakat
hukum adat dapat mengganggu stabilitas adat pada
masyarakat Sumatera Barat karena pola pemilikan tanah
yang dianut oleh UUPA yang bersifat individual
bertentangan dengan prinsip pemilikan tanah secara
komunal/bersama dalam masyarakat Sumatera Barat
(Purwaningsih dkk. 2017).
Selain itu, batas-batas tanah ulayat yang hanya
berdasarkan “peta ingatan” dari Penguasa Adat (Fatimah
dan Andora 2014) dapat menjadi salah satu faktor
37
